Perusahaan limbah bulu ayam Poncoharjo Bonang diduga berani lawan DLH & Satpol PP

Demak, sorotnuswantoro.com - Komentar pegiat sosial, sebut saja ( Semprong )  - Kalau pengelola berani ngomong gitu di depan warga , biasanya ada 3 skenario yang sering kejadian di lapangan.

Kenapa bisa "kebal" walau DLH + Satpol PP sudah sidak. Sidak itu baru bertahap,  bukti + berita acara. Untuk nutup/segel, DLH harus keluarkan SP1 → SP2 → SP3 → baru SK paksaan pemerintah/penutu.

Dugaan "beking" oknum,  Ini yang paling rawan. Polanya biasanya:

Main di izin : Oknum bantu "urus" UKL-UPL/izin emisi di DLH biar cepat lolos, walau data bohongan

Main di sanksi : Setiap mau keluar SP3/segel, ada "telepon" dari atas biar ditunda/diredam

Kalau benar ada campur tangan oknum DLH Demak, itu masuk gratifikasi/pemerasan + penyalahgunaan wewenang. Sanksinya berat: UU Tipikor + UU ASN.

LH jangan lemah bukti bau.  Bau subjektif. DLH harus punya hasil uji lab H2S/NH3 yang melebihi baku mutu PP 22/2021. 

 Warga Poncoharjo dan sekitarnya lakukan langkah legal yang memotong "beking. Naikkan level aduan  - Jangan hanya ke DLH Demak. Tembuskan ke  Gakubir Gakkum KLHK Jateng - mereka bisa sidak langsung, kewenangannya di atas DLH kab/kota - Ombudsman RI Perwakilan Jateng - kalau ada dugaan maladministrasi/pelayanan berat sebelah .

Minta DLH Demak lewat PPID: "Hasil uji lab udara perusahaan X, status SP1-SP3, dan notulen sidak". Kalau DLH tutup-tutupi, itu pelanggaran UU KIP.

Dasar hukum untuk menutup Tanpa izin lingkungan + emisi melebihi baku mutu, DLH wajib pakai *PP 22/2021 Pasal 95*: sanksi administratif sampai penghentian sementara kegiatan. Satpol PP tinggal eksekusi berdasarkan SK Bupati. Kalau Satpol PP ragu, berarti SK Bupati belum ada atau ada intervensi.

Proyek/usaha yang "kebal" 90% karena 2 hal: ada yang diuntungkan + warga diam. Begitu warga kompak + naikkan ke KLHK/Ombudsman, "beking" biasanya ciut karena risikonya ke diri sendiri.

Berita ini diterbitkan masih ada yang petlu di klarifikasi