Bgn Perketat Pengawasan Mbg Kendal, Menu Soto Hingga Capcay Masuk Daftar Larangan
Badan Gizi Nasional (BGN) Perketat Pengawasan MBG Kendal, Menu Soto hingga Capcay Masuk Daftar Larangan Pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kendal ditegaskan harus berjalan ketat dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Koordinator BGN MBG Kendal, Muhammad Faris Maulana, dalam kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penata Layanan Operasional Gizi Kabupaten Kendal, Selasa (10/2/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Kendal, Anita Dianawati, petugas puskesmas, para ahli gizi SPPG se-Kendal, serta Ketua Paguyuban SPPG MBG Kabupaten Kendal, Sugiono. Forum ini menjadi ruang konsolidasi untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan sesuai regulasi dan standar nasional.
Muhammad Faris Maulana menegaskan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 Pasal 43, pemerintah daerah melalui dinas terkait memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap SPPG MBG. Karena itu, ia meminta puskesmas di tiap kecamatan tidak ragu melakukan pengecekan langsung ke dapur SPPG.
“Jangan sungkan untuk menegur jika ada yang kurang pas dan tidak sesuai ketentuan MBG. Kalau ada petugas puskesmas yang dipersulit, segera laporkan ke kami, bisa juga langsung ke nomor WhatsApp saya,” tegas Faris di hadapan peserta kegiatan.
Ia menambahkan, pengawasan merupakan kewajiban bersama agar program strategis nasional ini berjalan optimal. Koordinasi antara PLO Gizi, puskesmas, dan pengelola SPPG tidak boleh terputus, karena berpotensi menimbulkan masalah serius, termasuk risiko keamanan pangan.
Dalam kesempatan tersebut, Faris juga mengingatkan adanya larangan penggunaan menu tertentu di SPPG MBG, seperti soto, ikan tongkol, ayam suwir, capcay, serta menu makanan yang rawan menimbulkan gangguan pencernaan sebagaimana diatur dalam pedoman teknis. Ia menekankan kualitas bahan baku dan menu harus benar-benar diperhatikan demi menjaga mutu makanan yang dikonsumsi penerima manfaat.
Saat ini, program MBG di Kabupaten Kendal telah berjalan sejak 6 Januari 2025. Total kuota SPPG di Kendal sebanyak 155 unit. Sebanyak 100 SPPG sudah memiliki kepala SPPG, dengan 93 unit aktif beroperasi, tujuh SPPG segera berjalan, dan 55 lainnya masih dalam proses verifikasi serta pemenuhan kelengkapan administrasi. SPPG tersebut tersebar di 20 kecamatan di Kabupaten Kendal.
Faris menekankan, PLO Gizi diminta untuk selalu melakukan pemantauan setiap hari dengan pendampingan dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas setempat. “Jika ditemukan kualitas makanan yang tidak layak atau tidak sesuai standar, laporkan segera agar bisa kami tindaklanjuti,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kendal melalui Plt Kabid Kesehatan Masyarakat, Anita Dianawati, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk koordinasi dan komunikasi antara puskesmas dan SPPG. Ia menilai program MBG merupakan program nasional yang luar biasa dan wajib didukung penuh oleh semua pihak.
“Kami tidak ingin ada lagi kejadian keracunan makanan. Menu harus sehat, aman, dan disukai anak-anak sekolah,” ujar Anita.
Pemerintah daerah juga mencegah terjadinya keracunan makanan dengan melakukan pengecekan berkala dua bulan dan enam bulan, serta mengambil sampel makanan dari dapur SPPG untuk diuji laboratorium hingga lolos sertifikat SLHS.
Selain itu, Dinas Kesehatan mendorong pemanfaatan anggaran negara secara maksimal dan tepat sasaran, termasuk pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi relawan SPPG serta memastikan jaminan kesehatan tenaga kerja SPPG telah tercover.
Sementara itu, Ketua Paguyuban SPPG MBG Kabupaten Kendal, Sugiono, menegaskan peran ahli gizi di dapur SPPG sangat krusial. Menurutnya, apabila terjadi keracunan makanan, ahli gizi menjadi pihak pertama yang dimintai keterangan.
Sugiono menambahkan, pemeriksaan makanan, proses peracikan menu, hingga kandungan gizi menjadi fokus pengawasan petugas puskesmas. Dengan pengawasan ketat dan koordinasi yang solid, ia optimistis program MBG di Kendal dapat berjalan aman, berkualitas, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami butuh pendampingan dinas kesehatan dan puskesmas agar menu sehat, aman, dan kandungan gizinya terpantau,” kata mantan Sekda Kendal tersebut.(*)
