Tpid Wonosobo Perkuat Ekosistem Pangan, Bumd Didorong Jadi Offtaker
Advetorial - Upaya menjaga stabilitas harga pangan di Kabupaten Wonosobo kini diarahkan tidak sekadar pada pemantauan harga di pasar. Pemerintah Kabupaten Wonosobo bersama Bank Indonesia, BPS, pelaku usaha, petani, peternak, pedagang, dan berbagai pemangku kepentingan memperkuat ekosistem pangan dari hulu hingga hilir.
Penguatan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar Jumat (4/9/2026).
Forum tersebut mempertemukan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, BPS, pelaku usaha, petani, peternak, pedagang, serta pemangku kepentingan terkait untuk merumuskan langkah konkret dalam menjaga ketersediaan pangan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, sekaligus kesejahteraan produsen.
Sekretaris Daerah Wonosobo One Andang Wardoyo mengatakan, pemerintah daerah terus memperkuat tiga kluster sentra pangan utama, yakni beras, hortikultura, dan bawang.
Untuk komoditas beras, sentra produksi antara lain berada di Kecamatan Selomerto, Wadaslintang, Kertek, Kaliwiro, dan Kalikajar. Secara keseluruhan, kawasan tersebut mampu menyuplai lebih dari 66 persen kebutuhan beras daerah.
Sementara itu, kluster hortikultura mencakup wilayah Garung, Mojotengah, Kejajar, dan Kertek. Adapun kluster bawang berpusat di Kecamatan Kalikajar yang menyumbang lebih dari 97 persen produksi bawang di Wonosobo.
Menurut Andang, penguatan sentra produksi harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung, mulai dari cold storage, penyediaan benih yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca, sarana pengairan, hingga konektivitas distribusi.
Biaya Produksi Jadi Tantangan
Stabilitas harga pangan tidak dapat dilepaskan dari biaya produksi yang harus ditanggung petani.
Kenaikan harga pupuk nonsubsidi sejak Januari 2025 menjadi salah satu tekanan bagi petani hortikultura. Harga NPK Plus tercatat meningkat sekitar 61,9 persen, Nitrea 97,4 persen, dan ZA 68,9 persen.
Kenaikan harga input tersebut berpotensi menekan margin keuntungan petani sekaligus memengaruhi keberlanjutan produksi apabila tidak diimbangi dengan kepastian pasar dan efisiensi distribusi.
Karena itu, Pemkab Wonosobo juga memperkuat penanganan jaringan irigasi seluas sekitar 21.050 hektare bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
Infrastruktur jalan turut menjadi perhatian. Penurunan anggaran pemeliharaan jalan dari sekitar Rp188,8 miliar pada 2022 menjadi Rp63,4 miliar pada 2026 membuat pengawasan tonase kendaraan angkutan dan pemeliharaan jalan semakin penting.
Di kawasan perkotaan, pengaturan arus bongkar muat di Pasar Induk Wonosobo serta penanganan titik kemacetan di Simpang Kertek, Selomerto, dan Garung juga menjadi bagian dari strategi memperlancar rantai pasok.
Sebab, keterlambatan distribusi dapat meningkatkan biaya logistik dan pada akhirnya berpengaruh terhadap harga komoditas yang diterima konsumen.
BUMD Didorong Jadi Offtaker
Salah satu strategi yang mendapat perhatian serius dalam HLM TPID adalah penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai offtaker atau pihak yang menyerap hasil produksi petani dan peternak.
Pemkab Wonosobo bersama Bank Indonesia Jawa Tengah mendorong pengembangan skema penyerapan hasil pertanian dan peternakan sehingga petani memperoleh kepastian pasar dan rantai pasok dapat dipangkas.
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat menegaskan, pengendalian inflasi membutuhkan ekosistem yang melibatkan seluruh mata rantai pangan.
“Yang perlu kita bangun adalah ekosistem. Petani, peternak, pedagang, Perum BULOG, pemerintah daerah dan instansi teknis harus membangun komunikasi yang baik mengenai produksi, ketersediaan stok, kebutuhan pasar maupun hambatan distribusi,” kata Afif.
Menurutnya, komunikasi yang baik memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran kondisi lapangan secara lebih cepat sehingga intervensi dapat dilakukan ketika muncul potensi gangguan pasokan.
BI Fasilitasi Temu Bisnis
Penguatan rantai pasok juga dilakukan melalui temu bisnis antara produsen dan offtaker yang difasilitasi Bank Indonesia Jawa Tengah.
Salah satu hasilnya adalah kesepakatan kerja sama pasokan komoditas cabai antara produsen Wonosobo, Sukiyat, dengan Koperasi Pancarga Tani Kabupaten Magelang.
Kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertemuan bisnis, tetapi berkembang menjadi transaksi yang berkelanjutan.
Selain cabai, pembahasan lanjutan juga dilakukan untuk komoditas minyak goreng, beras, dan telur bersama mitra dari Semarang, Sukoharjo, dan Klaten.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M. Noor Nugroho mengatakan, kerja sama antardaerah semakin penting karena Wonosobo tidak hanya dituntut memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem pasokan pangan Jawa Tengah.
“Kami mengharapkan dukungan Wonosobo untuk mengamankan pasokan lokal Provinsi Jawa Tengah dengan berpartisipasi lebih aktif pada kerja sama antardaerah atau KAD dan temu bisnis, khususnya sebagai produsen produk unggulan,” ujarnya.
Petani Cabai Champion Terima Bantuan Mobil
Dalam kegiatan tersebut, Bank Indonesia juga menyerahkan bantuan satu unit mobil operasional melalui Program Pengembangan Infrastruktur Ekonomi dan Keuangan Daerah (PI-KEKDA) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah kepada Kelompok Tani Cabai Champion Ngudi Lestari, Desa Butuh, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo.
Bupati Afif mengapresiasi dukungan tersebut. Menurutnya, kendaraan operasional itu dapat membantu memperlancar distribusi hasil panen sekaligus meningkatkan efisiensi logistik petani.
“Semoga dukungan ini dapat memperlancar distribusi hasil panen, meningkatkan efisiensi logistik, dan pada gilirannya semakin memperkuat usaha serta kesejahteraan para petani,” kata Afif.
Selain bantuan kendaraan, BI Jawa Tengah juga telah memberikan sejumlah dukungan sarana ketahanan pangan di Wonosobo.
Dukungan tersebut antara lain demplot padi varietas Gamagora dan Pajajaran untuk Poktan Sido Maju, greenhouse untuk Ponpes Darul Islah, Kios JTAB untuk Kios Bu Siti Sayur Sehat, serta oven pengering cabai untuk KWT Dewi Lestari.
Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui intervensi di sisi hilir, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas produksi dan kelembagaan petani di sisi hulu.
Kios Pengendali Inflasi hingga Gerakan Belanja Bijak
Pada sektor distribusi, Pemkab Wonosobo memperkuat keberadaan Kios JTAB di Pasar Induk Wonosobo melalui kolaborasi dengan PT JTAB dan PT BPR BKK Jateng.
Kios tersebut diarahkan menjadi salah satu simpul pasokan sekaligus sarana pemantauan perkembangan harga pangan.
Pemerintah daerah juga memperkuat strategi komunikasi publik melalui kampanye “Sinergi Warga Jaga Ekonomi Wonosobo”.
Melalui kampanye tersebut, masyarakat diajak berbelanja secukupnya untuk mencegah panic buying, mengutamakan produk lokal, serta mengelola konsumsi secara bijak.
Kepala BPS Wonosobo Aluisius Abriantam mengatakan, komunikasi publik merupakan bagian penting dalam pengendalian inflasi karena ekspektasi masyarakat dapat memengaruhi pola konsumsi dan permintaan.
BPS juga mendorong penerapan strategi 4K, yakni Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Komunikasi Efektif.
Strategi tersebut antara lain diwujudkan melalui penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, optimalisasi pupuk organik, diversifikasi pakan ternak lokal, fasilitasi distribusi pangan, digitalisasi rantai pasok, Gerakan Pangan Murah, Operasi Pasar, penguatan peran BUMD dan Toko Tani, serta edukasi belanja bijak dan gerakan tanam mandiri.
Lokalaku Diluncurkan
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan launching program Lokalaku, sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem produk lokal sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha dan produk unggulan daerah.
Program tersebut diharapkan mampu mempertemukan potensi produksi lokal dengan kebutuhan pasar sekaligus meningkatkan preferensi masyarakat terhadap produk-produk daerah.
Dari sisi indikator sosial ekonomi, BPS Wonosobo mencatat perkembangan positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wonosobo meningkat menjadi 74,56 pada 2025.
Sementara itu, tingkat kemiskinan turun dari 17,36 persen pada 2020 menjadi 13,34 persen pada 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka juga membaik menjadi 3,99 persen pada 2025.
Dalam konteks tersebut, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting agar perbaikan indikator ekonomi dan sosial dapat benar-benar dirasakan masyarakat.
Dari Rapat Menuju Aksi
HLM TPID tidak berhenti pada pembahasan dan pertukaran data. Forum tersebut juga menekankan pentingnya menerjemahkan setiap rekomendasi menjadi rencana aksi yang terukur.
Pemkab Wonosobo menyiapkan sejumlah langkah, mulai dari publikasi harga dan Harga Eceran Tertinggi (HET), efisiensi penggunaan air dan irigasi, pengawasan pupuk bersubsidi, pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah pada periode rawan, checkpoint komoditas, optimalisasi BUMD sebagai offtaker, hingga antisipasi musim kemarau.
Lima ruang sinergi antara Pemkab Wonosobo dan Bank Indonesia Jawa Tengah diarahkan pada penguatan BUMD sebagai offtaker, kepastian pasar bagi produsen, pengendalian komoditas prioritas, penguatan distribusi dan logistik, serta evaluasi berkala berbasis indikator harga.
Bupati Afif menegaskan bahwa kolaborasi pengendalian inflasi harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pengendalian inflasi bukan semata-mata menjaga angka tetap rendah, tetapi memastikan harga tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus memberikan insentif yang sehat bagi petani dan para pelaku usaha,” kata Afif.
Sementara itu, BPS mengingatkan bahwa dinamika inflasi daerah tetap perlu diantisipasi, terutama menghadapi pola musiman seperti Ramadan dan Lebaran, Idul Adha, libur sekolah, hingga Natal dan Tahun Baru.
Risiko perubahan iklim, kenaikan biaya produksi, serta perkembangan geopolitik global juga perlu menjadi bagian dari perencanaan TPID.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, pelaku usaha, petani, peternak, pedagang, dan masyarakat, Wonosobo diharapkan semakin kuat sebagai salah satu simpul ketahanan pangan Jawa Tengah.
“Yang ingin kita jaga bukan hanya angka inflasi, tetapi pangan yang tersedia, harga yang terjangkau, petani yang sejahtera, dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga,” ujar Afif.
Ia berharap koordinasi yang telah dibangun tidak berhenti pada forum pertemuan, tetapi berlanjut menjadi implementasi kebijakan yang konsisten dan terukur.
Dengan penguatan produksi, kepastian pasar, distribusi yang efisien, serta kolaborasi lintas sektor, stabilitas ekonomi daerah diharapkan semakin kuat dan pertumbuhan ekonomi Wonosobo dapat terus berlangsung secara inklusif.
