Diduga Ada Kongkalikong Penerbitan Pbg, Ptsp Lebak Disorot Dpc Badak Banten Perjuangan
LEBAK- Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu ( PTSP) Kab Lebak, Banten mengatakan bahwa penerbitan perizinan Persetujuan Bangunan dan Gedung ( PBG ) di hitung secara global volume bangunan gedung untuk memunculkan nilai retribusi pajak Penghasilan Asli Daerah ( PAD) Kab Lebak. Yang kami hitung secara global volume bangunan gedung tersebut.
" Kami tidak menghitung isi volume bangunan gedung dan jumlah lantai tingkatan untuk memunculkan angka nilai pajak bangunan untuk setoran kas keuangan PAD ", kata H Hendro Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab Lebak saat audensi dengan sejumlah pengurus DPC Badak Banten Perjuangan Kab Lebak di Kantor Dinas PTSP Kab Lebak belum lama ini.
Sementara Yani Kabid perizinan Dinas PTSP Kab Lebak mengatakan bahwa menentukan pajak dari retribusi PBG sesuai kondisi bangunan gedung yang di berikan berbentuk dokumen dari pihak perusahaan selaku pemohon PBG. Namun pihak Dinas PTSP ,Dinas PUPR dan Peternakan setelah menerima dokumen dari pemohon melakukan cek dokumen administrasi dan survey lokasi.
" Sesua prosedur kami cek dokumen administrasi dari pemohon dan cek lokasi untuk menerbitkan PBG. Jika persyaratan administrasi sudah cukup lengkap maka Dinas PTSP menerbitkan PBG untuk perusahan sesuai pemohon" , kata Yani.
Dede Kodir Ketua DPC Badak Banten Perjuangan Kab Lebak mengatakan, pernyataan Hendro Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kab Lebak adalah tidak memiliki dasar hukum menentukan nilai pajak retribusi PBG di hitung secara global dari volume bangunan gedung. Padahal dalam Peraturan perundang undangan nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai acuan Pemerintah Daerah membuat Perda tentang PBG.
" Saya sangat prihatin mendengar penjelasan Kabid Hendro Cipta Karya, menentukan nilai pajak retribusi itu di hitung dari global sisi bangunan, bukan di hitung berdasarkan jumlah isi bangunan dan lantai sesuai tingkatan bangunan", kata Deko panggilan akrab Ketua DPC Lebak.
Dikatakan Deko, perhitungan nilai pajak retribusi yang dikatakan pejabat berwenang bertentangan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 mengatur tentang PBG menjadi dasar penghitungan pajak retribusi.
Besaran pajak retribusi di hitung berdasarkan luas total jumlah lantai bangunan , indeks lokalitas satuan harga setempat ( SHST) , indeks terintegritas dan indeks bangunan gedung terbangun.
" Pernyataan Hendro bentuk penyimpangan informasi untuk menutupi kesalahan 'kongkalingkong' yang telah terjadi antara dinas dengan pihak perusahan saat memberikan rekomendasi kepada Dinas PTSP untuk membayar pajak PAD ke kas daerah di Bank Jabar dan Banten Cab Rangkasbitung", kata Deko lagi.
Audensi itu menyikapi dugaan penerbitan PBG milik PT Sinar Ternak Sejahtera perusahaan unggas pedaging di Kp Cisaruan dan Cisempuren Desa Sargeni Kec Cimarga yang PBG nya tidak sesuai obyek bangunan gedung tersebut.
" Diduga ada kongkalingkong pihak Dinas dengan perusahaan unggas pedaging PT STS untuk menghindari dari besarnya pajak retribusi yang harus di bayar ke kas daerah ", kata deko
Ditambahkan, audensi itu tidak memiliki prinsif profesional ankutabel dan taransparansi publik karena penjelasan para pejabat tidak memiliki dasar hukum.
" Audensi tidak berbobot terlihat dimana para pejabat dari masing masing Dinas tidak memperlihatkan pejabat pemerintah daerah yang tidak baik tidak tersandera pada penyalahgunaan wewenang dan korupsi" , imbuh deko ayah ratu.
(Red)
