Pelayanan Pdam Dikeluhkan, Gip Sumenep Desak Dprd Segera Audiensi
SUMENEP – Keresahan warga Kabupaten Sumenep terhadap buruknya pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kini mencapai titik kritis. Krisis air bersih yang selama ini identik dengan wilayah pelosok desa, ternyata juga melanda kawasan pusat Kota Sumenep. Ironisnya, di tengah distribusi air yang tidak lancar, masyarakat justru dibebani kenaikan iuran bulanan.
Hingga kini, Gerakan Insan Peduli (GIP) Sumenep masih menunggu itikad baik Komisi II DPRD Sumenep untuk merespons surat permohonan audiensi kedua yang telah dilayangkan sejak 10 Desember 2025. Sikap diam para wakil rakyat tersebut dinilai semakin memperparah kekecewaan publik.
Berdasarkan hasil penelusuran tim GIP, persoalan air bersih bukanlah kasus terisolasi, melainkan masalah sistemik. Selain warga Desa Gir Papas dan Karanganyar, keluhan serupa juga datang dari masyarakat di wilayah perkotaan.
Kondisi ini bahkan menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai sudut kota, mulai dari tempat nongkrong hingga warung-warung Campor—kuliner khas Sumenep. Warga mengeluhkan ketimpangan pelayanan, sebab meski tarif resmi PDAM telah dinaikkan, air justru jarang mengalir. Tak sedikit warga menyindir bahwa kran di rumah mereka lebih sering mengeluarkan angin dibandingkan air.
Ketua GIP Sumenep, Edy Susanto, mengecam keras lambannya respons Komisi II DPRD Sumenep.
> “Kami sudah mengirim surat resmi, bahkan menghubungi Bapak FM melalui WhatsApp, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Rakyat sudah membayar lebih mahal, namun hak dasar mereka diabaikan. Di mana fungsi pengawasan DPRD?” tegas Edy.
Senada dengan itu, Sekretaris GIP Sumenep, RN Win, menyampaikan bahwa rencana audiensi nantinya akan melibatkan perwakilan masyarakat desa maupun kota, dengan tujuan meminta pertanggungjawaban nyata dari PDAM dan DPRD.
Sementara itu, pemerhati sosial budaya KR. Arya M. Rusli Suryodiputro atau yang akrab disapa Gus Rusli, turut menyampaikan keprihatinannya. Menurutnya, percakapan warga di warung Campor menjadi indikator kuat bahwa kegelisahan publik sudah meluas.
> “Jika keluhan rakyat yang sudah ramai dibicarakan di warung kopi dan Campor saja tidak terdengar oleh telinga wakil rakyat, maka patut dipertanyakan siapa sebenarnya yang mereka wakili di gedung dewan,” ujar Gus Rusli.
Ia menilai minimnya respons DPRD mencerminkan adanya jarak yang kian lebar antara wakil rakyat dan masyarakat. Jika persoalan pelayanan publik seperti PDAM dibiarkan berlarut-larut, kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara berpotensi semakin menurun.
“DPRD seharusnya berada di garda terdepan dalam mengevaluasi kinerja BUMD yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat,” tambahnya.
GIP Sumenep pun mendesak Komisi II DPRD Sumenep segera menjadwalkan audiensi sebelum kekecewaan publik berkembang menjadi amarah yang lebih luas. GIP menegaskan bahwa air bersih adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga pengabaian terhadap aspirasi masyarakat dinilai sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap penderitaan rakyat kecil.
(asni)
