Rdpu Mbg Tulungagung Berubah Jadi Forum Evaluasi Keras, Dugaan Nepotisme Hingga Kualitas Makanan Dis
Tulungagung – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar di Ruang Graha Wicaksana DPRD Kabupaten Tulungagung, Jumat (27/03/2026), berlangsung dinamis dan penuh sorotan tajam.
Forum yang awalnya diagendakan sebagai ruang diskusi tersebut justru berkembang menjadi ajang evaluasi terbuka terhadap pelaksanaan program MBG di lapangan. Berbagai persoalan krusial mencuat, mulai dari dugaan praktik nepotisme, kurangnya transparansi anggaran, hingga temuan makanan yang dinilai tidak layak konsumsi.
RDPU ini dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari DPRD, Satuan Tugas MBG, organisasi perangkat daerah (OPD), pihak sekolah, LSM, hingga masyarakat. Kehadiran lintas sektor tersebut membuka ruang bagi publik untuk menyampaikan langsung temuan dan keluhan yang selama ini terjadi di lapangan.
Salah satu isu yang paling disorot adalah dugaan ketidaksesuaian dalam perekrutan tenaga kerja di dapur Satuan Pelayanan Bergizi Gratis (SPBG). Berdasarkan regulasi, minimal 30 persen tenaga kerja seharusnya berasal dari masyarakat lokal. Namun, fakta di lapangan dinilai jauh dari ketentuan tersebut.
Perwakilan masyarakat secara tegas mengungkap adanya indikasi praktik yang mengarah pada nepotisme. Mereka menyebut sebagian besar tenaga kerja justru berasal dari luar daerah dan diduga memiliki kedekatan dengan pihak tertentu.
“Kalau aturan sudah jelas mengatur 30 persen tenaga lokal, mengapa implementasinya tidak terlihat? Ini bukan sekadar pelanggaran teknis, tetapi menyangkut rasa keadilan bagi masyarakat setempat,” ungkap salah satu peserta audiensi.
Kondisi ini dinilai bertolak belakang dengan tujuan awal program MBG, yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Ketika tenaga lokal tidak dilibatkan secara optimal, esensi program dianggap mulai melenceng.
Menanggapi hal tersebut, pimpinan rapat meminta adanya data konkret sebagai dasar tindak lanjut. Namun, masyarakat mendesak agar DPRD tidak hanya berhenti pada kajian administratif, melainkan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi.
Selain persoalan tenaga kerja, kualitas makanan yang disalurkan kepada siswa juga menjadi perhatian serius. Sejumlah laporan mengungkap adanya buah dengan kualitas rendah, bahkan ditemukan ulat dalam makanan yang dibagikan.
Tak hanya itu, nilai ekonomis dari porsi makanan yang diterima siswa juga dipertanyakan. Banyak pihak menilai bahwa kualitas dan jumlah makanan tidak sebanding dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam program tersebut.
Ketua Satgas MBG Tulungagung, Johanes Bagus Kuncoro, menjelaskan bahwa sistem pengawasan sebenarnya telah disusun secara berlapis. Mulai dari koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), pengawasan di tingkat kecamatan dan desa, hingga kontrol di sekolah melalui penanggung jawab (PIC).
Meski demikian, ia mengakui bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kepatuhan dari mitra penyedia makanan.
“Secara sistem sudah ada, namun penguatan di tingkat pelaksanaan memang masih perlu terus dilakukan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menegaskan bahwa seluruh temuan dalam RDPU ini akan menjadi bahan evaluasi serius. Ia mengingatkan pentingnya pengawasan sejak tahap awal dalam program jangka panjang seperti MBG.
“Jangan sampai niat baik program ini justru menimbulkan persoalan baru. Jika ada pelanggaran, harus ditindak tegas. Evaluasi tidak boleh ditunda,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk tidak saling menyalahkan, melainkan fokus pada pembenahan sistem secara menyeluruh demi keberhasilan program.
Audiensi ini menjadi penanda bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Tulungagung sedang berada di titik krusial. Di satu sisi, program ini membawa harapan besar bagi peningkatan gizi masyarakat, khususnya siswa. Namun di sisi lain, berbagai persoalan yang terungkap menunjukkan adanya celah serius dalam implementasi.
Dugaan nepotisme, rendahnya kualitas makanan, lemahnya pengawasan, hingga minimnya transparansi anggaran menjadi peringatan keras yang tidak bisa diabaikan.
Jika tidak segera dibenahi, program ini berpotensi kehilangan kepercayaan publik, bahkan dapat berdampak pada kesehatan generasi penerus yang seharusnya dilindungi.
Kini, publik menaruh perhatian pada langkah konkret DPRD dan pemerintah daerah: apakah akan melakukan evaluasi menyeluruh disertai tindakan tegas, atau membiarkan persoalan ini terus berlarut tanpa solusi yang jelas.
