Rapat Paripurna Dprd Kbb Molor Signifikan, Jajaran Eksekutif Tunggu Lebih Dua Jam
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang seharusnya berlangsung pada Selasa (31/3/2026) mengalami keterlambatan signifikan. Agenda penting yang dijadwalkan dimulai pada siang hari tak kunjung terlaksana karena seluruh anggota dewan terlebih dahulu menggelar rapat internal Badan Musyawarah (Bamus) di lantai 4 Gedung DPRD KBB.
Pantauan di lokasi menunjukkan ruang rapat paripurna yang lengang, dengan deretan kursi yang biasanya diisi puluhan anggota legislatif tampak kosong. Meskipun waktu pelaksanaan telah terlewati, tidak ada satu pun anggota dewan yang menempati kursinya. Di sisi lain, jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah hadir lebih awal. Sejumlah kepala dinas tiba sejak pukul 14.00 WIB untuk mengikuti agenda bersama Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, dan Sekretaris Daerah Ade Zakir, kemudian menunggu hingga pukul 16.17 WIB.
Hingga pukul 16.30, sidang paripurna baru terlaksana dengan kondisi sebagian anggota dewan tidak hadir. Beberapa anggota legislatif yang ada juga tidak menunjukkan kesiapan untuk segera memulai agenda resmi.
Rapat paripurna ini merupakan forum strategis dalam tata kelola pemerintahan daerah. Agenda yang direncanakan meliputi penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) 8 terkait penyusunan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, serta pembacaan keputusan DPRD mengenai rekomendasi terhadap LKPJ tersebut yang menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja kepala daerah.
Molornya pelaksanaan rapat memicu sorotan dari berbagai kalangan, yang dinilai mencerminkan kurangnya disiplin dan keseriusan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
