King Badak Bongkar Dugaan Masalah Kualitas Jalan Poros Desa Program Bang Andra
King Badak Bongkar Dugaan Masalah Kualitas Jalan Poros Desa Program Bang Andra: Batching Plant Disorot, Beton Diduga Tak Sesuai Standar
Program Jalan Poros Desa (JPD) yang digagas Gubernur Banten Andra Soni mendapat apresiasi karena dinilai menjadi salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Namun, di balik tujuan tersebut, muncul sorotan terhadap kualitas konstruksi sejumlah ruas jalan yang dikabarkan mengalami keretakan meski baru selesai dibangun.
King Badak menilai, pembangunan jalan poros desa memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat dan menggerakkan perekonomian di wilayah pedesaan.
“Jalan poros desa bagus, maka ekonomi rakyat desa pun meningkat. Tanpa jalan yang bagus, kehidupan rakyat pun sulit untuk bahagia,” tegas King Badak.
Meski mengapresiasi program tersebut, King Badak menyoroti dugaan persoalan kualitas material beton yang digunakan dalam pembangunan jalan. Ia menyebut, terdapat ruas jalan poros desa yang dilaporkan mengalami keretakan bahkan kerusakan meski baru berusia sekitar satu bulan.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi, terutama terkait mutu beton dan kesesuaian pelaksanaan konstruksi dengan standar teknis yang berlaku.
“Persoalan jalan yang baru satu bulan sudah retak itu perlu dilihat dari kualitas konstruksi betonisasinya, termasuk apakah material yang digunakan sudah memenuhi klasifikasi mutu dan persyaratan sertifikasi yang berlaku,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti keberadaan batching plant atau fasilitas produksi beton siap pakai yang semakin banyak di wilayah Banten, termasuk di daerah pelosok. Menurut King Badak, aspek legalitas, pengujian mutu, dan pemenuhan standar produksi beton perlu mendapat perhatian serius.
“Dari ratusan batching plant di Banten, hanya beberapa saja yang memiliki sertifikasi kualitas. Artinya, persoalan ini perlu ditelusuri agar beton yang diproduksi benar-benar memenuhi standar dan mampu bertahan lama,” kata King Badak.
Lebih lanjut, King Badak menegaskan bahwa persoalan kualitas konstruksi jalan tidak boleh dipandang sebatas masalah teknis. Apabila ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi atau kekurangan volume pekerjaan, hal tersebut perlu ditindaklanjuti karena berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Ia juga menyinggung informasi mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait program Jalan Poros Desa pada tahun anggaran 2024–2025, yang disebut-sebut mencapai Rp10 miliar.
“Jangan hanya melihat persoalan pengembalian uang ke negara sebagai hal kecil. Yang juga harus menjadi perhatian adalah kualitas konstruksi betonisasi jalan tersebut. Jika ada temuan, perlu ditelusuri apakah pekerjaan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar yang ditetapkan,” pungkasnya.
King Badak berharap, evaluasi terhadap kualitas beton, proses produksi material, serta pelaksanaan pembangunan jalan poros desa dapat dilakukan secara menyeluruh agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Banten.
(Red)
